Beranda Siak Waduh.! BPK Temukan Rp660 Juta Biaya Perjalanan Dinas Diduga Fiktif di Pemkab...

Waduh.! BPK Temukan Rp660 Juta Biaya Perjalanan Dinas Diduga Fiktif di Pemkab Siak, Benarkah?

4452
Print Friendly, PDF & Email

SIAK (Infosiak.com) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Riau, kembali menemukan dugaan penyelewengan penggunaan anggaran negara dalam perjalanan dinas Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Siak TA 2019 senilai Rp660.916.140,30, dimana angka tersebut diduga tidak sesuai dengan kondisi senyatanya.

Hal itu tampak jelas dalam laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Siak tahun 2019, Nomor: 151A/LHP/XVIII.PEK/05/2020 tanggal 23 Juni 2020.

Perinciannya sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan atas bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas Kabupaten Siak menunjukkan bahwa pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas luar daerah untuk komponen biaya penginapan tidak sesuai dengan kondisi senyatanya senilai Rp507.151.140,30.

Ada juga, realisasi biaya transportasi dalam daerah sebesar Rp51.600.000,00 dibayarkan secara lump-sum tidak didukung dengan bukti pengeluaran yang sah.

Baca Juga:  Wiwik Widaningsih Perempuan Pertama Terpilih Jadi Ketua PWI Siak Riau

Hebatnya lagi, ada pertanggungjawaban ganda atas biaya perjalanan dinas pada 17 OPD senilai Rp102.165.000,00 yang dilakukan pada tanggal yang sama oleh pegawai yang sama untuk tujuan perjalanan yang berbeda.

Jika ditotal, kelebihan pembayaran atas belanja perjalanan dinas tersebut, senilai Rp660.916.140,30.

Apakah lebih bayar atas perjalanan dinas itu sudah dikembalikan ke kas negara?

Sebab, hal itu selain memboroskan keuangan daerah, juga menyalahi perundang-undangan.

Peraturan lainnya juga menegaskan, jika ada temuan diberi batas waktu 60 hari untuk mengembalikannya.

Bila dalam tempo 60 hari tidak mampu mengembalikan, kasusnya diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk diproses hukum.

Terkait hal ini, media meminta komentar Ketua LSM PH2I. Ia menjelaskan, setiap temuan dari BPK mesti ditindaklanjuti, terutama jika terdapat rekomendasi untuk mengembalikan kelebihan bayar.

Baca Juga:  Program Beasiswa 2020 di Siak Ada yang Belum Tersalurkan, Ini Kata Disdikbud

“Proses tindak lanjut itu, dilakukan dalam kurun waktu 60 hari pasca menerima laporan hasil pemeriksaan (LHP),” ujar Ketua LSM PH2I Dwi Purwanto, Selasa (06/04/2021) siang.

Dia juga menjelaskan, dalam rentang waktu itu, pihak yang diperintahkan diwajibkan menjalankan rekomendasi BPK.

“Jika temuan itu tidak ditindaklanjuti dengan mengembalikan kelebihan bayar ke kas daerah, aparat penegak hukum bisa mengusutnya, karena disinyalir ada unsur korupsi,” sambungnya lagi.

Namun, untuk mengusut keleĀ­bihan bayar, pihak pengusut menerima laporan terkait perihal tersebut, baik dari BPK RI Perwakilan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta dari Inspektorat selaku Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

Saat ini, dari kelebihan pembayaran Rp660.916.140,30 tersebut, telah dilakukan pengembalian/ penyetoran ke kas daerah sebesar Rp469.447.857,30.

Baca Juga:  Sujarwo Dimata Pujirun

Dengan demikian masih tersisa kelebihan pembayaran atas belanja perjalanan dinas yang belum disetor ke kas negara/belum ditindaklanjuti sama sekali sebesar Rp191.468.283,00

“Nanti LSM yang akan melapor kepada APH jika terbukti lebih bayar tidak dikembalikan ke kas negara, sebab siapa-siapa yang sudah mengembalikan dan yang belum mengembalikan kita tahu semuanya”, tutup Dwi.

Guna memastikan kebenaran informasi tentang adanya temuan BPK Perwakilan Provinsi Riau tersebut, Infosiak.com telah mencoba mengkonfirmasi Kepala Inspektorat Siak Fally Wurendarasto melalui panggilan seluler, namun yang bersangkutan terkesan enggan untuk mengangkat Ponselnya, dan saat dikonfirmasi via pesan whatsapp, yang bersangkutan juga tak kunjung memberikan balasan/penjelasan.

 

Laporan: Atok
Editor: Redaksi

loading...