Beranda Rokan Hilir Tenaga Pengawasan Kurang, PSDKP Rohil Butuh Tambahan Personil

Tenaga Pengawasan Kurang, PSDKP Rohil Butuh Tambahan Personil

102
kpu'
Print Friendly, PDF & Email

ROHIL, PUBLIKNEWS.COM – Pengawas Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan (PSDKP) Kabupaten Rokan Hilir Riau Butuh tambahan personil pengawas.

Hal ini disampaikan Kordinator Satuan PSDKP Rohil Denggan M Ilmi Sagala, Kamis (23/3/17) menyebutkan PSDKP Rohil kekurangan personil dalam melakukan pengawasan. Untuk itu sangat dibutuhkan personil tambahan guna lebih maksimal dalam pengawasan.

“Saat ini personil dari pusat hanya ada dua orang, saya dan tenaga kontrak, ditambah tiga orang lagi perbantuan dari Dinas Perikanan Rohil,” kata Denggan M Ilmi.

Baca Juga:  Tenaga Honorer di Rohil Batal Dirumahkan, Dana 94 Milyar Ditarik Pusat

Menurutnya semakin banyak personil semakin bagus karena yang dilakukan adalah pengawasan. Dengan minimnya jumlah personil yang ada pihaknya tentu tidak dapat berbuat banyak dalam pengawasan. Menurutnya untuk ukuran satwas minimal 20 orang di Rohil.

“Sekarang yang bisa kita lakukan hanya pengawasan di darat. Seperti pengawasan budidaya perikanan serta pengawasan unit-unit pengolahan ikan. Apakah menggunakan bahan yang berbahaya atau tidak?,” sebutnya.

Terkait pengawasan di laut, ia mengaku tak dapat berbuat banyak. Meski telah ada beberapa laporan dari para nelayan dengan adanya kapal-kapal yang datang dari luar dengan menggunakan alat tangkap Pukat Harimau.

Baca Juga:  Panen Raya Patin: Suyatno Budidaya Upayakan Pakai Benih Retas Sendiri

“Sudah ada beberapa laporan melalui lisan yang di sampaikan para nelayan terhadap kita adanya kapal-kapal yang masuk dari luar menggunakan Pukat Harimau di Perairan Rohil. Namun yang bisa kita lakukan hanya menyampaikan laporan tersebut ke pimpinan di Belawan. Karena di sini kita tidak memiliki personil dan kapal,” jelasnya.

Baca Juga:  Camat Kuba Lantik Tiga BPKep

Kemudian pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Perikanan Rohil melalui Bupati selaku kepala Daerah agar meminta serta menyurati KKP terkait penambahan personil agar dapat memperkuat pengawasan.

“Saya juga ingin bertemu dengan dinas perikanan agar menyampaikan hal tersebut kepada Bupati selaku kepala Daerah. Karena biasanya kalau Bupati atau Kepala Daerah yang surati KKP itu akan cepat di tanggapi,” katanya.(ton)

tour_de'