Beranda Politik DPRD Siak Pansus B DPRD Siak Bahas 3 Ranperda, Syamsurijal: Perda MDT Sudah 90...

Pansus B DPRD Siak Bahas 3 Ranperda, Syamsurijal: Perda MDT Sudah 90 Persen

298
0
BERBAGI
alterntif text

SIAK (Infosiak.com) – Jelang memasuki pertengahan tahun 2018, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Siak melalui Panitia Khusus (Pansus B) menargetkan akan merampungkan pembahasan Tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Siak.

Sebagaimana dikemukakan oleh Ketua Pansus B DPRD Siak Syamsurijal, dirinya menyebutkan bahwasanya saat ini Pansus B tengah menggodok Tiga Ranperda untuk dijadikan Perda Kabupaten Siak. Yang mana pembahasan Ranperda tersebut sudah mulai dilakukan sejak sekitar satu bulan yang lalu.

DPRD

“Kita sudah melakukan pembahasan terhadap Tiga Ranperda yang akan kita jadikan Perda, namun sampai hari ini masih belum kelar. Insya Allah dalam waktu satu bulan ke depan semuanya sudah kelar/rampung,” papar Syamsurijal, Selasa (17/04/2018) siang, kepada Infosiak.com.

Ketua Pansus B DPRD Siak itu juga menjelaskan, dari Tiga Ranperda yang sedang digodok tersebut, saat ini sudah ada Satu Ranperda yang sudah mencapai 90 Persen.

“Tiga Ranperda yang tengah kita bahas saat ini adalah, Ranperda tentang Retribusi Rusunawa, Restribusi Sedotan Kakus, serta Ranperda Madrasah Diniyah Ta’miliyah (MDT), sedangkan untuk Ranperda MDT sudah mencapai sekitar 90 persen, yang mana hari ini tinggal finalisasi dan substansinya,” lanjut Syamsurijal.

Dikatakannya juga, mengenai Ranperda Rusunawa, Pansus B masih akan terus melakukan pembahasan bersama instansi terkait. Karena Ranperda tersebut belum difitkan apakah nantinya akan diterapkan sistem sewa atau retribusi.

“Terkait Ranperda Rusunawa, kita mau macingkan dengan Perda Pengelolaan Perumahan dan Pemukiman, supaya macing dengan retribusi rusunawa tersebut, karena memang seharusnya Perda ini satu paket di Pansus,” imbuhnya.

Menyinggung soal retribusi, Syamsurijal menegaskan, terkait Ranperda itu harus betul-betul ada stimulasi yang akurat. Karena setelah ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda) minimal cash flownya harus seimbang.

“Karena Ranperda khusus retribusi harus betul-betul ada stimulasi yang akurat, karena setelah ditetapkan minimal cas flownya harus seimbang. Kalau nantinya ternyata merugi, kan tidak efektif. Sementara retribusi adalah salahsatu item untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga sikap kehati-hatian kita untuk mengesahkannya mesti lebih. Dimana dalam pengkajian itu sangat perlu ditinjau kemampuan orang untuk membayar, dan kemauan orang untuk membayar,” tutupnya.


Laporan : Miswanto/Tok
Editor : Afrijon

Komentar Facebook Disini Bro

orang komentar