Beranda Politik Birokrasi Selain Resahkan Warga, Inilah Bobroknya PAD Penangkaran Burung Walet di Siak

Selain Resahkan Warga, Inilah Bobroknya PAD Penangkaran Burung Walet di Siak

54
0
BERBAGI

SIAK (Infosiak.com) – Peraturan Daerah Siak tentang usaha sarang burung walet mati suri. Pada realitanya bangunan ruko yang menjadi usaha sarang burung walet yang berada di sekitar padat penduduk dan di permukiman masyarakat ini sangat jelas menggangu ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Polusi suara yang berupa putaran suara kaset 24 Jam beroperasi, serta kotoran burung dan lainnya menjadi keluhan masyarakat sekitar.

alterntif text

“Kami minta kepada pengusaha sarang burung walet agar jangan hanya memikirkan keuntungan kalian saja, tapi pikirkan juga kenyamanan masyatakat sekeliling kalian,” ujar Purwanto ketua LSM di Kabupaten Siak  kepada awak media, Rabu (12/7/2017).

bukti setor pembayaran burung walet siak uptd
Bukti pembayaran pajak penangkaran sarang burung walet di Kabupaten Siak

Lebih lanjut Purwanto mengatakan, jumlah usaha sarang burung walet di Kabupaten Siak cukup banyak.

“Ada ratusan hingga mencapai seribu lebih gedung yang peruntukkannya digunakan sarang walet. Hanya saja, dari sisi kontribusi kepada pendapatan daerah Kabupaten Siak usaha sarang walet terbilang minim, bahkan zero (nol besar). Sangat ironis dan sulit diterima akal sehat,” ungkapnya.

alterntif text

Kosongnya pendapatan PAD Siak yang disumbangkan dari usaha budidaya sarang walet ini lantaran hasil yang diperoleh dari restribusi dan pembayaran lainnya, dan terkait burung walet ini, sudah dibayar pajaknya oleh pengusaha sarang walet ke UPTD di tiap Kecamatan di Kabupaten Siak per tri wulannya, namun diduga raib dan tidak sampai ke Pemda Siak.

Hal senada disampaikan Indra (31) tokoh masyarakat Sungai Apit, bahwa dengan banyaknya gedung sarang walet didaerahnya membuat masyarakat resah, pasalnya air hujan tidak bisa dimanfaatkan akibat kotoran burung walet. Dan sangat disayangkan, ternyata berdasarkan informasi para pengusaha walet sudah membayar pajak, namun uang pajak tersebut diduga tidak sampai ke pusat.

“Untuk itu, kepada pemerintah agar dapat menindak tegas pemilik gedung-gedung sarang walet yang mengakibatkan masyarakat resah. Dan kami juga berharap kepada pihak penegak hukum, khususnya Kejaksaan Negeri Siak agar dapat mengusut pajak sarang walet yang diduga ada penyimpangan yang dilakukan oleh oknum dinas terkait,”tegasnya.

Pantauan awak media di lapangan, banyak pengusaha penakaran sarang walet yang sudah membayar pajak dengan bukti-bukti yang akurat, namun uang pajak mereka dipertanyakan dan diduga tidak masuk ke PAD Kabupaten Siak.

Sementara itu Kabid Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Siak Muzamil ketika dihubungi Haluan Riau melalui telpon selulernya +62 813-7839-9xxx selalu sibuk, dan tidak bisa memberikan kejelasan terkait pajak penakaran sarang walet. “Saya sibuk pak, sekarang saya lagi rapat nanti saya hubungi kembali,” katanya singkat.

Setelah ditunggu beberapa jam kemudian hingga diterbitkan berita ini, Muzamil tak menghubungi kembali, dan awak media mencoba menghubungi melalui Whatsapp dan SMS, namun tak ada balasan.(Anto)

alterntif text
tunggu...

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here