Beranda Riau Peralatan Minim, Panglima TNI Sebut Karhutla Kurang Terpantau

Peralatan Minim, Panglima TNI Sebut Karhutla Kurang Terpantau

97
Print Friendly, PDF & Email

JAKARTA (Infosiak.com) – Sejak meralat pernyataannya, di Stasiun Tv Metro TV. Bahwa Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) ternyata telah terjadi. Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo, akhirnya mengutus Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto melakukan peninjauan ke Provinsi Riau, Sabtu (23/2/2019) kemarin. 

Hal ini ditegaskan, Hadi Tjahjanto di Lanud Roesmin Nurjadin (RSN), setelah tiba dari Jakarta. 

”Saya datang, karena perintah Bapak Presiden langsung kepada saya, segera berikan perkuatan kepada pasukan yang sedang melaksanakan pemadaman api. Khususnya personel TNI. Oleh sebab itu, saya segera ke Riau, melihat langsung,” kata Hadi sebelum terbang ke lokasi kebakaran di Pulau Rupat, Bengkalis.

Hadi datang bersama rombongan, dan langsung disambut Wakil Gubernur Riau Brigjen TNI (Purn) Edy Natar Nasution, Wakapolda Riau, Danlanud RSN serta unsur pimpinan TNI di Bumi Lancang Kuning.

Hadi menyebutkan, kedatangannya dalam rangka misi penting. Untuk menuntaskan sebaran kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), yang dalam dua pekan terakhir terus meluas terutama di kawasan Bengkalis.

Diketahui, dari data terbaru Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau, sedikitnya sudah 850 hektare lahan di Bumi Lancang Kuning hangus terbakar.

Sejak awal tahun, wilayah yang terparah diamuk si jago merah adalah pesisir Riau. Siak, Bengkalis dan Dumai, Kepulauan Meranti serta Rokan Hilir.

Untuk di kawasan Bengkalis lokasi yang paling banyak terjadi kebakaran lahan dan hutan. Sampai saat ini, data BPBD Riau, mencatat lebih dari 600 hektare lahan terbakar disana, yang mayoritas gambut terbakar di negeri Junjungan tersebut. 

Pada Pulau Rupat, Bengkalis, menjadi salah satu penyumbang kebakaran hebat. Hasil pendataan, lahan yang terbakar di total lebih 200 hektare dan hingga kini masih terus berupaya dipadamkan.

Baca Juga:  Semakin Meluas, Kebakaran Hutan dan Lahan di Riau Tembus 1.136 Hektare

Karena kebakaran terus menerus terjadi di Pulau Rupat, Kota Dumai yang secara geografis berbatasan langsung dengan Pulau itu dilanda kabut asap. Pada tengah pekan ini, Pemkot Dumai turut meliburkan siswa-siswi dari aktivitas belajar mengajar di sekolah, akibat kondisi udara memburuk.

Setelah dari Bengkalis, Hadi juga langsung bergerak melakukan peninjauan kondisi Karhutla di Kota Dumai dan Kabupaten Rokan Hilir hari ini.

Panglima TNI dari angkatan Udara ini menyatakan, ada tiga kelemahan upaya pencegahan dan penanggulangan Karhutla di Provinsi Riau, yang harus dan segera diatasi. Pertama, sistem peringatan dini atau ”early warning” yang tergantung pada satelit.

”Setiap enam jam satelit itu melaporkan titik-titik api,” ujarnya.

Kondisi tersebut, sebut Hadi, membuat penanggulangan tidak efektif. Karena, ketika terjadi kebakaran di daerah terpencil atau tidak terpantau manusia, enam jam kemudian baru terdeteksi. 

”Setelah enam jam, kebakaran akan tinggi (meluas),” kata Hadi kepada wartawan sesaat sebelum terbang meninjau lokasi kebakaran.

Kesulitan lainnya, pasukannya kerap kesulitan untuk mencapai lokasi kebakaran. Sehingga membuat akses yang sulit dijangkau melalui jalur darat membuat operasi pemadaman menjadi tidak maksimal. Kemudian, keterbatasan alat pemadaman menjadi kendala terakhir yang harus diselesaikan.

Prajurit Diminta Menginap Dilokasi Rawan Terbakar

Upaya pemadaman dan pemantauan api secara cepat. Hadi Tjahjanto menyebutkan, ada empat solusi yang akan dilaksanakan. 

kpu'

Solusi pertama yang akan dilaksanakan dan paling dianggap krusial adalah menempatkan prajurit TNI di setiap areal lahan gambut yang rawan terbakar. Lokasi itu nantinya ditentukan oleh prediksi BMKG dan BPBD.

Para prajurit-prajurit TNI yang diminta berjaga, diwajibkan mendirikan tenda dan siaga di lokasi rawan kebakaran. 

Baca Juga:  BNPB Sebut Asap yang Mengepung Riau Berasal dari Sumsel

”Kita minta mereka akan berkemah di sana, dan tidur di sana. Sambil jaga kemungkinan kebakaran,” tegasnya.

Personil yang mengawasi itu, diperuntukkan menjaga kemungkinan kebakaran, prajurit TNI yang diwajibkan siaga 24 jam tersebut juga menjadi mata dan telinga apabila ada wilayah terdekat mengalami kebakaran.

”Pasukan yang mengendap tadi akan berikan informasi melalui radio dan segera dikirim pasukan melalui helikopter. Sehingga saya akan tempatkan helikopter ke Dumai,” urainya.

Selanjutnya, personil TNI akan membantu peralatan pemadam kebakaran dengan daya kerja tinggi. Alat-alat itu selain untuk menanggulangi Karhutla, juga bisa dimanfaatkan untuk membasahi gambut kering agar tidak mudah terbakar.

Empat strategi diatas diharapkan dapat menjadi kunci jawaban atas insiden bencana Kebakaran yang terus terjadi di Bumi Lancang Kuning Riau.

Terkait jumlah prajurit TNI yang akan dikerahkan sebagai garda terdepan dalam pencegahan dan penanggulangan, Hadi menuturkan akan disesuaikan dengan kekuatan Komando Resort Militer 031 Wirabima. Dia juga memastikan akan mengerahkan pasukan tambahan jika dimungkinkan.

Langkah Cepat Status Siaga.

Diketahui, bahwa Pemerintah Provinsi Riau secara resmi telah menetapkan status siaga Karhutla 12 Februari 2019 lalu, yang berlangsung hingga akhir Oktober mendatang. Sebuah langkah cepat yang diambil pemerintah daerah menanggulangi kebakaran hebat.

Penetapan status tersebut langsung diumumkan Gubernur Riau kala itu, Wan Thamrin Hasyim. Wan memutuskan status itu setelah Kabupaten Bengkalis dan Kota Dumai menetapkan status yang sama, beberapa hari sebelumnya.

Kebakaran lahan yang masih terus terjadi, prediksi BMKG akan musim kemarau panjang serta pesta demokrasi pemilihan presiden dan legislatif menjadi alasan penting lainnya.

Baca Juga:  Dirawat 11 Dokter, Gubri Dipindahkan dari RS Eka H ke RSUD AA Agar Dapat Peralatan Lebih Lengkap

Penetapan status ini hanya dilakukan pada saat Pemerintahan Presiden Jokowi. Sebuah bentuk reaksi cepat pemerintah daerah, yang tidak pernah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya. 
    
Langkah koreksi ini yang menjadi salah satu kunci keberhasilan Riau dalam melakukan pengendalian karhutla yang dibuktikan dengan penurunan hotspot hingga 80 persen dibandingkan tahun 2015, saat provinsi itu lumpuh dilucuti kabut asap.

Dengan penetapan status siaga ini, semua pihak terkait di pusat dan daerah akan berjaga-jaga dan siaga agar kejahatan yang 99 persen disengaja itu bisa dihentikan sejak dini.

”Secara simultan kita bersatu. Pemerintah pusat juga campur tangan. Kalau sendiri kita kewalahan,” kata Wan Thamrin.

BMKG Stasiun Pekanbaru mendeteksi peningkatan jumlah titik panas pada Februari 2019 ini. Di Provinsi Riau, tercatat sebanyak 45 titik panas sepanjang Januari, dan meningkat drastis mencapai 366 titik pada Februari 2019.

Titik panas itu menyebar di Bengkalis, yang pada Februari ini tercatat mencapai 241 titik, serta belum terlihat adanya tren penurunan.

Kepala Pelaksana BPBD Riau Edwar Sanger menyebutkan segera berkoordinasi dan meminta asistensi dan bantuan dari BNPB setelah penetapan status siaga Karhutla tersebut.

”Kita mengajukan bantuan ke BNPB. Bantuan yang dibutuhkan kita minta peralatan, pompa, helikopter untuk `water bombing  dan pendampingan,” katanya.

Saat ini Edwar mengatakan sudah ada bantuan helikopter dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan helikopter Super Puma dari perusahaan APP Sinar Mas. Namun, karena lokasi kebakaran jauh dari jalan dan berada di daerah pesisir, maka bantuan helikopter akan sangat diperlukan

Sumber : Riauaktual
Editor : Afrijon

kpu'
loading...