Beranda Pendidikan Tekan Angka Pengangguran, SMK Harus Gandeng Industri

Tekan Angka Pengangguran, SMK Harus Gandeng Industri

164
0
BERBAGI
alterntif text

MALANG (Infosiak.com) – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI harus kerja keras untuk menangani masalah pengangguran di Indonesia. Pasalnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru, dinyatakan proporsi pengangguran terbesar ditempati lulusan SMK. Jumlahnya mencapai 9,84 persen. Hal ini bisa dikatakan melenceng dari harapan pemerintah terkait pendirian SMK. Sebab, tujuan didirikannya SMK adalah dapat berkontribusi penuh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Hamid Muhammad saat berkunjung ke VEDC pada Sablu lalu (16/12/2017) menerangkan, untuk menekan angka pengangguran, diperlukan implementasi nyata dalam revitalisasi SMK. ”Revitalisasi SMK ini sebelumnya telah diamanatkan oleh Presiden Jokowi pada Instruksi Presiden No 9 Tahun 2016,” ungkapnya.

Baca Juga:  Badan Ekonomi Kreatif Gelar Workshop untuk Siswa SMKN 1 Siak
DPRD

Menurutnya, revitalisasi SMK ini adalah sebuah tugas besar yang tidak bisa diremehkan. Sebab, pemerintah sendiri saat ini sangat gencar melakukan pembangunan infrastruktur seperti pembangunan lapangan terbang, jalan tol, dan pelabuhan. ”Dengan percepatan pembangunan infrastruktur, maka mau tidak mau harus ada tenaga-tenaga terampil yang mampu mengelolanya. Tenaga terampil ini harus dari Indonesia sendiri, melalui lulusan SMK,” ujarnya.

Baca Juga:  Badan Ekonomi Kreatif Gelar Workshop untuk Siswa SMKN 1 Siak

Hamid menjelaskan, ada 5 hal yang perlu diupayakan bersama agar para lulusan SMK tidak lagi menganggur. Pertama, mencakup  revitalisasi kurikulum. ”Di dalam kurikulum harus ada keselarasan antara kurikulum sekolah dengan industri,” ungkapnya. Sebab, faktanya selama ini Hamid sering mendapatkan keluhan dari industri karena kurikulum di sekolah belum banyak yang mampu merespons kebutuhan industri.

Kedua, revitalisasi terkait permasalahan guru. ”Ini merupakan hal yang paling krusial,” imbuhnya. Hamid menjelaskan, saat ini guru SMK dan SD sedang mengalami kekurangan yang sangat besar. Tidak tanggung-tanggung, jumlahnya bahkan mencapai 92.000 orang. Sementara, Kemendikbud tidak punya otoritas untuk pengangkatan guru, karena ini tugasnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan).

Ketiga, terkait revitalisasi fasilitas belajar. ”Kami sudah melakukan audit sarpras (sarana dan prasarana),” imbuhnya. Audit ini mencakup data terkait apa yang sudah dilakukan pemda selama 16 tahun masa otonomi daerah. ”Hanya 5 persen kabupaten kota yang menangani  SMK. Selebihnya tidak melakukan apa-apa,” tukasnya dilansir radarmalang.

Dalam hal ini, pihaknya menginstruksikan para pemerintah daerah agar mau melihat sekolah di daerahnya, termasuk membenahi peralatan yang sudah kedaluarsa.

Keempat, terkait kerja sama industri. Hamid menjelaskan, dari 13.000 sekolah SMK di Indonesia, ada 4.000 yang siswanya kurang dari 60. ”Setelah kami telusuri, smk-smk inilah yang memproduksi pengangguran,” ungkapnya.

Menurutnya, sekolah yang muridnya di bawah 60 ini tidak layak beroperasi. Sebab, dari segi kompetensi dan partner industri, mereka belum punya. ”Seharusnya, sekolah seperti ini tidak boleh mendapatkan izin operasional. Tapi, masih ada saja yang mengizinkan,” tambahnya.

Terakhir, masalah kompetensi siswa. Lulusan SMK 100 persen harus punya keterampilan. ”Setiap sekolah harus benar-benar memastikan anak didiknya layak mendapatkan sertifikasi keahlian sebelum dilepas,” ujarnya.(*)

Komentar Facebook Disini Bro

orang komentar