Beranda Pendidikan Guru Keluhkan Penerapan PPK

Guru Keluhkan Penerapan PPK

183
0
BERBAGI
alterntif text
alterntif text

JAKARTA (Infosiak.com) – Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mengkritik implementasi sistem penilaian yang berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 87/2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK).

“Kalau untuk implementasi PPK saya setuju, tapi ketika dinilai lewat e-raport jadi sulit,” ujar Wakil Sekjen Satriwan Salim di Jakarta, Rabu (27/12/2017).

Mengutip laman jawapos, kritikan terhadap PPK itu bermula dari kebijakan popular Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy tentang “Full day School” yang memicu kontroversi selama berbulan-bulan. Hal itu disebabkan Muhadjir memberikan pernyataan Full day School dan menuangkannya lewat Permendikbud nomor 23 tahun 2017.

Full day School yang menimbulkan pro kontra ini kemudian diakhiri dengan keputusan presiden yang mengeluarkan PPK. Tapi ternyata, PPK tidak menjadi solusi karena nyatanya menimbulkan kesulitan tersendiri bagi guru dan sejumlah sekolah.

Baca Juga:  Ada Masalah, Pengumuman Hasil Ujian Nasional SMP Diundur

“Bagi kami yang punya aplikasi e-raport cukup sulit untuk menilai PPK. Karena ada kategori yang cukup banyak dan itu cukup sulit,” ujar Satriwan.

FSGI menyampaikan bahwa implementasi PPK oleh guru-guru banyak mengalami kendala karena minimnya pelatihan guru terkait pengintegrasian PPK dalam kurikulum 2013. Sehingga PPK ini hanya sekadar ada dalam administratif tapi sukar dalam implementasinya.

Mirisnya yang terjadi, penilaian sikap melalui penilaian PPK ini justru mengalami reduksi makna. Sebab guru melakukan penilaian PPL terkesan ‘asal-asalan’. Karena terkait mendesaknya waktu penginputan nilai, apalagi bagi sekolah yang sudah menggunakan e-rapor.

Baca Juga:  Ada Masalah, Pengumuman Hasil Ujian Nasional SMP Diundur

“Model e-rapor ini dalam format penginputannya setiap tahun itu berganti. Kami butuh penyerdahanaan,” tegas Satriwan.

Retno menambahkan PPK ini bisa terkesan asal-asalan karena prosesnya begitu cepat. Aturannya keluar pada desember dan pelaksanaannya di juga bulan itu. Hal ini juga membuat SMA unggulan di kota Mataram, NTB tidak bisa membagikan rapor (16/12) dikarenakan para guru kesulitan menyelesaikan proses pengisian PPK.

PPK mesti dinilai guru langsung di sekolah lewat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Ada lima penguatan dalam PPK yaitu nasionalisme, integritas, kemandirian, gotong royong, dan religius. Lima aspek ini yang harus diberi nilai atau score dan dimasukkan ke mata pelajaran.(*)

Komentar Facebook Disini Bro

orang komentar