Beranda Pendidikan Disebut Ikut Campur Urusan Provinsi, Syamsuar: Masa Saya Diam Saja Saat Rakyat...

Disebut Ikut Campur Urusan Provinsi, Syamsuar: Masa Saya Diam Saja Saat Rakyat Resah

61
0
BERBAGI
alterntif text

SIAK (Infosiak.com) – Bupati Siak, Drs H Syamsuar MSi, menanggapi pernyataan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Hamid Muhammad, yang meminta agar Pemkab Siak tidak ikut ‘mengurusi kamar orang’ dalam hal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk SMA sederajat. Karena saat ini proses PPDB sudah beralih kewenangannya ke Pemprov Riau.

Sebagai KDH Tingkat II, Syamsuar mengatakan ia tak berniat mencampuri urusan pemerintah Propinsi sesuai UU 23 yang telah diberi kewenangan mengurusi SMA/SMK. “Justru kami ikut membantu pemerintah Provinsi yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, dengan mencarikan solusi akibat bertambahnya jumlah anak usia sekolah yang memasuki jenjang Sekolah Menengah Atas,” ungkap Syamsuar.

“Jadi saya ini bukan mengurus kamar orang, melainkan mengurus hak mendasar dan nasib rakyat Siak. Masa sebagai pemimpin di daerah saya harus diam saja saat rakyat resah, sementara tak ada arahan atau solusi konkrit dari pihak Provinsi ke kami. Padahal waktu pendaftaran siswa di sekolah Negeri sudah mau habis,” katanya.

Ditegaskan Syamsuar, pihaknya dalam hal ini hanya mengacu pada Perda Wajib Belajar 12 tahun yang selama ini sudah berjalan dengan sangat baik di Siak. Namun melalui Peraturan Gubernur Riau nomor 38 tahun 2017, yang baru ditandatangani Gubri Arsyadjuliandi Rachman tanggal 21 Juni 2017, mengakibatkan sekitar 500 siswa di kawasan padat seperti Kandis dan Perawang, terancam tak bisa mendapatkan sekolah Negeri. Sementara penerimaan siswa baru di sekolah Negeri tutup tanggal 8 Juli 2017.

Baca Juga:  Daftar Nama Siswa yang Lolos SNMPTN 2018, Lihat Disini!

“Anak-anak ini berhak mendapatkan pendidikan dan itulah yang saya perjuangkan serta carikan solusinya. Hal inilah yang kami khawatirkan terjadi perbedaan pendapat dalam hal tanggungjawab. Saat berhadapan dengan rakyat yang resah, kami Bupati yang dimintai tanggungjawab, sementara mereka tak tahu kalau ini dampak dari kebijakan yang dibuat Gubernur,” jelas Syamsuar, Sabtu (8/7/2017).

Syamsuar pun tak mempersoalkan jika disebut ‘melawan’ kebijakan Gubernur Riau demi memperjuangkan hak pendidikan anak-anak Siak yang selama ini sudah berjalan dengan baik, saat masih diurus oleh Pemkab Siak.

“Saya tidak masalah disebut begitu (melawan), daripada anak-anak ini tidak bisa sekolah, karena pemimpin harus berpihak kepada rakyat. Tugas kepala daerah adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat yang didalamnya termasuk pendidikan, kesehatan dan peningkatan ekonomi rakyat,” tegas Syamsuar.

Baca Juga:  Daftar Nama Siswa yang Lolos SNMPTN 2018, Lihat Disini!

Terlebih lagi, kata Syamsuar, pendidikan yang berjalan di Siak selama ini sudah menjadi contoh secara Nasional. Bahkan Mendikbud Muhajir Effendi mengakui bahwa salah satu inspirasi pendidikan karakter yang akan dijadikan program Nasional, berasal dari fuul day school yang telah diterapkan di Siak. Anak-anak Siak juga bisa menikmati pendidikan gratis dan berkualitas, serta kesejahteraan Guru yang sangat diperhatikan.

“Saat semua masih bermimpi, kami di Siak sudah melakukannya lebih dulu untuk rakyat. Jadi saat kewenangannya tidak lagi di kami, maka hal terpenting adalah saya sebagai Bupati wajib menenangkan dan mencari solusi, bukan mengurus kamar orang. Karena yang ada di dalam kamar orang itu adalah rakyat saya,” tegas Syamsuar.

Sebagaimana diketahui, Bupati Siak turun tangan langsung mengurus PPDB yang berpotensi bermasalah di dua Kecamatan, Kandis dan Perawang. Beberapa kebijakan diambil setelah mendengar masukan dari wali murid, tokoh masyarakat dan pihak sekolah. Arahan Bupati Siak ini terpaksa dibuat, karena Pergub yang ditandatangani Gubri mengakibatkan hampir 500 calon siswa terancam tidak mendapatkan sekolah.(rls)

Komentar Facebook Disini Bro

orang komentar