Beranda KESEHATAN Pemerintah Siapkan Layanan Aborsi Aman

Pemerintah Siapkan Layanan Aborsi Aman

149
BAGIKAN
tour_de'
Print Friendly, PDF & Email

JAKARTA (Infosiak.com) – Dirjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Kirana Pritasari mengatakan pemerintah tengah mempersiapkan layanan aborsi aman. Layanan aborsi yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan.

“Perlu proses karena permasalahan tidak sederhana. Cakupan Indonesia juga sangat luas, tidak hanya Jakarta,” kata Kirana saat dihubungi di Jakarta, Selasa (19/2/2019).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebenarnya melarang praktik aborsi. Namun, larangan aborsi dikecualikan apabila terdapat indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan dan kehamilan akibat perkosaan yang menyebabkan trauma bagi korban.

Baca Juga:  Curah Air Hujan Baik Untuk Kesehatan Tubuh, Terutama Paru-paru dan Kulit

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi juga mengatur tentang usia kehamilan yang diperbolehkan melakukan aborsi. Menurut Pasal 31 Peraturan tersebut, tindakan aborsi akibat perkosaan hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama 40 hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.

“Kami sedang menyiapkan peraturan yang lebih operasional. Untuk beberapa rumah sakit, terutama rumah sakit-rumah sakit pendidikan, sudah ada tim untuk melakukan aborsi aman yang terpadu, termasuk layanan konseling oleh psikolog dan psikiater,” jelasnya.

Baca Juga:  IKA BK Perawang Bakal Gelar Donor Darah, Juprianto: Akan Jadi Agenda Tahunan

Di luar rumah sakit-rumah sakit pendidikan tersebut, Kirana mengatakan praktik aborsi harus dilakukan secara hati-hati, terutama untuk kehamilan akibat perkosaan. Penyelenggaraan pelayanan aborsi diatur lebih detail dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan.

Baca Juga:  Anggota Dewan Minta Dinas Terkait Cek Kesehatan Hewan Qurban

“Tim harus dilatih. Juga perlu koordinasi dengan kepolisian untuk kasus perkosaan,” ujarnya.

Untuk menyediakan layanan aborsi aman yang dikecualikan oleh undang-undang, Kirana mengatakan sedang mempersiapkan tim fasilitator dan berkoordinasi dengan organisasi profesi. Tenaga kesehatan yang boleh melakukan aborsi aman harus terlatih dan tersertifikasi. Hingga saat ini, mekanisme pelatihan bagi tenaga medis masih dalam pembahasan.

Sumber : Republika
Editor : Afrijon

loading...
tour_de'
BAGIKAN