Beranda Kesehatan Pemkab Siak Siapkan Anggaran 6 Milyar Untuk Jaminan Kesehatan Masyarakat Tak Mampu

Pemkab Siak Siapkan Anggaran 6 Milyar Untuk Jaminan Kesehatan Masyarakat Tak Mampu

147
0
BERBAGI
alterntif text

SIAK (Infosiak.com) – Pemerintah Kabupaten Siak melalui Dinas Kesehatan sudah menganggarkan dana jaminan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Siak yang kurang mampu sebesar 6 Milyar. Anggaran tersebut guna mendukung program strategi nasional di bidang kesehatan.

“Kita tahun lalu sudah menganggarkan dana, yang peruntukannya membantu masyarakat miskin untuk berobat. Yang asumsinya jika mereka tidak dilayani melalui program JKN maka kita sudah menyiapkan dananya lebih kurang 6 Milyar di Dinas Kesehatan,” kata Plt. Bupati Siak H. Alfedri saat membuka acara Integrasi dari BPJS ke JKN KIS bersama Kepala BPJS Kesehatan Cabang Dumai di Ruang Pucuk Rebung Kantor Bupati Siak, Rabu (28/20/2018).

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial pada tahun 2017 masyarakat miskin terpadu yang terdata berjumlah 19,374. Dan keseluruhannya termasuk dalam program Penerima Bantuan Iuran (PBI).

“Mereka dilayani untuk berobat secara gratis dan ditanggung sepenuhnya oleh Pemkab Siak. Namun jika masih ada data penduduk miskin yang tertinggal, kita akan melakukan verifikasi dan validasi data penduduk miskin kembali, sehingga kita pastikan semuanya masuk,” sambungnya.

Lebih lanjut Alfedri mengungkapkan bahwa jaminan kesehatan secara gratis sudah diterapkan sejak dulu di Kabupaten Siak, baik masyarakat miskin maupun yang mampu dipermudah untuk berobat secara gratis. Tetapi terbentur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 33 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2017 bahwa yang wajib dibantu oleh pemerintah daerah adalah penduduk miskin secara terpadu.

ali

”Tetapi kita tetap membantu masyarakat miskin yang sakit, untuk di bawa ke rumah sakit dilakukan perobatan. seperti beberapa waktu lalu kita telah membantu masyarakat sakai dari Minas yang terkena kanker, dari informasi kepala kampung (penghulu) kemudian kita lakukan operasi dan semua biayanya pemkab yang nanggung,” terang Alfedri.

Terkait tentang Integrasi BPJS ke JKN KIS ini Alfedri sudah menyurati kepada masing-masing pimpinan OPD untuk memerintahkan kepada stafnya melakukan pembaharuan data ASN dan honerer serta tertib admintrasi sebagai peserta JKN-KIS . Hal itu agar setiap ASN melakukan penggantian kartu ASKES menjadi menjadi Kartu Indonesia Sehat, selain itu menghimbau kepada ASN yang belum melakukan input data admintrasi anak ke tiga sebagai peserta KIS.

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Siak Dr Toni Chandra mengatakan anggaran berjumlah 6 milyar itu termasuk iuran yang tujuannnya untuk mengantisipasi peserta BPJS yang tidak dilayani melalui program JKN ini. “Seperti contoh dia (warga) betul-betul orang miskin tetapi dia belum masuk di Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari APBN. Nah cara mengantisipasinya dana yang stanby tadi kita arahkan untuk bantuan perobatan mereka,” terang Toni.


Sumber : Rilis
Editor : Afrijon

ali

Komentar Facebook Disini Bro

orang komentar