Beranda Lingkungan Dugaan Pencemaran Lingkungan PT Indah Kiat Putus di Jalan, Ini Masalahnya

Dugaan Pencemaran Lingkungan PT Indah Kiat Putus di Jalan, Ini Masalahnya

157
0
BERBAGI
alterntif text
alterntif text

SIAK (Infosiak.com) – Perjuangan masyarakat Kabupaten Siak, khususnya yang berdomisili di Perawang, Kecamatan Tualang terkait dugaan pencemaran lingkungan yang dilakukan PT Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP), sepertinya putus di jalan.

Hal ini seiring keputusan yang diambil petinggi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Koalisi Peduli Lingkungan (Kopel), satu persatu mengundurkan diri. Adapun LSM yang ikut berjuang mengatasnamakan Kopel itu diantaranya, Laskar Melayu Rembuk (LMR), Masyarakat Peduli Kabupaten Siak (MPKS), Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi).

Mantan Panglima Muda LMR Firdaus beralasan, dirinya mundur dari Kopel karena sejak sebulan terakhir tak lagi menjabat sebagai Panglima Muda di LMR. Selain itu, sejak surat dilayangkan ke DPRD Siak agar memanggil direksi PT IKPP untuk menggelar rapat dengar pendapat (hearing), tidak ada tindaklanjut yang serius dari Kopel.

“Saat ini saya sudah keluar dari LMR, dan saya pun secara lisan sudah menyampaikan mundur dari perjuangan bersama kawan-kawan di Kopel. Saya sudah hubungi Wan Hamzah (Ketua MPKS), Dedi Irama (Bupati LIRA Siak)  dan Walhi Riau terkait pengunduran diri ini, ” kata Firdaus kepada awak media, Jumat (22/12/2017).

“Bahkan pengunduran diri ini disampaikan juga melalui akun sosial facebook atas nama saya, Kamis kemaren, ” tambahnya.

Ketua MPKS Siak Wan Hamzah juga menyatakan hal yang sama. Dia ikut keputusan Firdaus untuk mundur dari Kopel. Namun,  aspirasi masyarakat terkait dugaan pencemaran lingkungan yang dilakukan PT IKPP akan terus diperjuangkannya.

“Kalau Kopel tak konsisisten lagi, gimana kita menggiring masalah ini di Dewan Siak, sementara surat yang kita sampaikan selama ini atas nama Kopel. Saya mundur, tapi perjuangan masyarakat Perawang tetap kita lanjutkan, atas nama MPKS saja, ” jelas Wan menjawab FokusRiau.Com.

Wan juga menyayangkan sikap DPRD Siak yang terkesan tak serius menanggapi surat KOPEL untuk memanggil direksi PT IKPP agar digelar hearing.

“Aneh juga, Dewan Siak beralasan untuk membentuk lintas komisi guna membahas masalah PT IKPP ini,  padahal persoalan yang dikeluhkan masyarakat hanya masalah pencemaran lingkungan. Artinya, Komisi III saja sudah bisa memanggil direksi PT IKPP,  tak perlu lintas komisi, ” jelasnya.

Kopel dibentuk sekitar pertengahan tahun 2017 untuk memperjuangkan masyarakat Kabupaten Siak yang merasakan dampak limbah yang diduga dari perusahaan bubur kertas PT IKPP yang terletak di Kecamatan Tualang. Adapun pencemaran limbah yang diduga berasal perusahaan itu yakni pencemaran udara, tanah, dan air.

Sepanjang tahun 2017, Kopel bersama masyarakat menggelar aksi demo di depan pintu masuk PT IKPP. Mereka menuntut agar pihak perusahaan bertanggung jawab terhadap terjadinya pencemaran lingkungan. Bahkan, Kopel juga mendesak Polda Riau mengusut dugaan pencemaran itu.

Namun,  usai menggelar orasi di PT IKPP sekitar bulan September 2017, Panglimo LMR Ismail Amir dan Panglimo Muda LMR Firdaus dilaporkan pihak PT IKPP ke Polda Riau terkait dugaan pencemaran nama baik terhadap salah seorang direksi PT IKPP,  Hasanuddin The.

Ismail Amir yang juga anggota DPRD Siak dapil Tualang dari Hanura dan Firdaus saat berorasi mengeluarkan kata-kata penghinaan kepada Hasanuddin. Kasus ini masih proses di Pengadilan Negeri Siak.

Selain mengelar orasi, Kopel bersama masyarakat Siak juga mengirim petisi kepada Presiden Jokowi untuk mendesak pemerintah melakukan peninjauan ke pabrik PT IKPP di Perawang. Beberapa waktu lalu, beredar informasi bahwa tim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) turun ke lokasi perusahaan umtuk menindaklanjuti persoalan tersebut.

Salah seorang warga Perawang, Andi, mengaku kecewa dengan sikap Kopel yang dinilai tak serius memperjuangkan nasib masyarakat. Dia menuding ada pihak pihak terntentu yang memanfaatkan isu lingkungan ini demi kepentingan pribadi atau golongan.

“Ini kan untuk kepentingan masyarakat Perawang, bertahun-tahun daerah kita tercemar akibat ulah PT IKPP. Jangan dijadikan isu ini untuk kepentingan politik. Kalau mau berjuang harus sampai tuntas, jangan putus di jalan. Tentu kami sangat kecewa dengan kebijakan petinggi LSM yang tergabung di Kopel ini,” keluhnya.(Donald)

Komentar Facebook Disini Bro

orang komentar