Beranda Headline Opini Ditanya Soal Korupsi di Riau, H Syamsuar Singgung Sistem Pelelangan

Ditanya Soal Korupsi di Riau, H Syamsuar Singgung Sistem Pelelangan

332
0
BERBAGI
alterntif text

SIAK (Infosiak.com) – Penampilan Pasangan Calon (Paslon) Gubernur Riau nomor urut 1 H Syamsuar – Edy Natar Nasution di acara Kandidat Bicara yang ditayangkan oleh salahsatu station TV swasta, Kamis (08/03/2018) malam, telah mengundang perhatian jutaan masyarakat Riau. Bahkan sebagian besar masyarakat Riau ada yang menggelar acara nonton bareng (Nobar) untuk menyaksikan penampilannya tersebut.

Saat ditanyai soal indikasi korupsi yang selama ini telah menimbulkan imej negatif bagi Provinsi Riau, H Syamsuar dengan tegas menjawab, jika nantinya ia terpilih sebagai gubernur, maka akan dilakukan pembenahan pada beberapa sistem yang menyebabkan terjadinya indikasi korupsi tersebut. Terutama dalam hal yang berkaitan dengan masalah pelelangan.

Berikut kutipan sepenggal pertanyaan yang diajukan kepada H Syamsuar saat berlangsungnya acara Kandidat Bicara:

“Riau itu termasuk provinsi terkorup nomor 5 di Indonesia. Lantas bagaimana bapak (H Syamsuar, red) kira-kira nanti dalam menjabat sebagai gubernur mengubah imej Riau sebagai provinsi terkorup nomor 5 itu,?,” kata Penanya.

“Ya, tentunya kami komit dengan itu. Dan kita bekerjasama dengan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) agar senantiasa memelihara integritas, mulai dari diri kami sendiri, termasuk diri staf kami, karena bagaimanapun tentunya pemimpin akan jadi contoh bagi seluruh staf kita,” jawab H Syamsuar.

ali

Di sesi yang sama, H Syamsuar juga menegaskan, salahsatu bentuk kerjasama dengan KPK adalah menyusun sebuah sistem yang bisa menjauhkan diri dari hal-hal yang menyebabkan terjadinya indikasi korupsi.

“Tentunya kami akan tetap bekerjasama dengan KPK dalam rangka menyusun sistem. Sehingga nanti kita harapkan dapat seminimal mungkin terjadinya sesuatu yang tidak kita harapkan, terutama korupsi,” imbuh H Syamsuar.

Lebih lanjut H Syamsuar menjelaskan, salahsatu sistem yang akan ia rubah dan benahi dalam upaya meminimalisir terjadinya praktek korupsi tersebut adalah dengan membenahi sistem-sistem yang berkaitan dengan masalah pelelangan. Termasuk diantaranya dengan membuat suatu sistem yang menghalangi adanya pertemuan antara pihak rekanan (kontraktor, red) dengan pihak yang memberikan pekerjaan.

“Sistem saat ini kan ada yang berkaitan dengan pelelangan, ada Pokja, ada ULP. Pada sistem yang ini tentunya akan kita arahkan agar senantiasa melaksanakan sesuai dengan apa yang diamanahkan. Dan tentunya kita juga harus bisa mengikat agar tidak ada pertemuan antara pihak rekanan dengan pemberi pekerjaan, sehingga nantinya tidak terjadi hal-hal yang dapat menimbulkan korupsi,” tutupnya.


Laporan : Miswanto/Tok
Editor : Afrijon

ali

Komentar Facebook Disini Bro

orang komentar