Beranda DPRD Siak Dewan Siak Soroti Minimnya PAD dari Pajak Walet

Dewan Siak Soroti Minimnya PAD dari Pajak Walet

106
Print Friendly, PDF & Email

SIAK (Infosiak.com) – Belum lama ini Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Siak melalui Instansi terkaitnya menggelar rapat membahas sejumlah permasalahan yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak usaha burung walet.

Rapat tersebut dihadiri oleh Asisten III Setdakab Siak Jamaluddin, Anggota DPRD Siak Sujarwo, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Siak Yan Pranajaya, Kasatpol PP Siak Kaharuddin, serta sejumlah pejabat lainnya.

Baca Juga:  Anggota DPRD Siak Akan Cek Dugaan Pungli SMPN 5 Kerinci Kanan

Menanggapi permasalahan yang berkenaan dengan PAD usaha walet itu, anggota komisi II DPRD Siak Sujarwo menegaskan, saat ini harus ada upaya Pemkab Siak mengejar PAD dari pajak usaha burung walet. Hal itu dilakukan untuk menambah pendapatan daerah yang saat ini tengah mengalami defisit.

Baca Juga:  Soal Pendataan Penerima BLT, Ketua DPRD Siak H Azmi: Jangan Melenceng

“Berdasarkan data yang dikantongi BKD Siak, saat ini ada sekitar 325 unit usaha penangkaran burung walet yang tersebar di seluruh Kabupaten Siak,” papar Sujarwo, Sabtu (01/09/2018) kepada Infosiak.com.

Dengan banyaknya usaha walet di Kabupaten Siak tersebut, tentunya sangat diharapkan bisa menambah pendapatan asli daerah jika pajaknya dapat dipungut secara keseluruhan.

Baca Juga:  Woww, Harga Sarang Walet Rp 40 Juta Per/Kg, Ekspor Tiongkok

“Sesuai penjelasan yang disampaikan oleh ketua pengusaha walet, hari ini jumlah keseluruhan penangkaran walet di Siak mencapai 1.000 lebih, namun semuanya belum terdata dan belum terpungut pajaknya. Oleh sebab itu kita harapkan ke depan seluruh usaha walet di Kabupaten Siak ini bisa terpungut pajaknya,” tutupnya.

Laporan: Miswanto/Tok
Editor: Afrijon

loading...